Korupsi Mengurita, Dewan Adem-adem Saja

Pieris : Lembaga Hukum Harus Dievaluasi

Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) kini masih menggurita di Provinsi Maluku. Semakin mengguritanya kasus tipikor membuat masyarakat gerah dengan sikap lembaga hukum di daerah ini. Ironisnya lagi, peranan DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan publik dinilai lemah.

Pernyataan tegas ini disampaikan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Maluku, Prof. DR. Jhon Pieris kepada wartawan di Ambon, Jumat (30/12) lalu.

Menurut Pieris, kasus tipikor yang lambat ditangani lembaga penegakana hukum dikarenakan karena bangunan konspirasi di tingkat elit masih terus dibangun untuk membebaskan para koruptor.

Belum lagi, koruptor kelas teri yang sering diincar oleh para penegak hukum bahkan dovonis sesuai hukuman yang berlaku, sedangkan koruptor kelas kakap masih berkeliaran bahkan ada yang bebas demi hukum. Coba bayangkan, korupsi di Jakarta serius ditangani lembaga hukum, sedangkan di Maluku tidak.

"Saya menduga ada konspirasi dari kejaksaan, kehakiman, pengadilan dan kepolisian untuk membebaskan para koruptor. Harusnya lembaga yudikatif serius mengawal ini," tegasnya.

Kata dia, yang harus menjalankan fungsi pengawasan dan melihat persoalan korupsi adalah lembaga legislatif. "Nah saya melihat fungsi pengawasan oleh lembaga ini kurang. Misalnya hasil audit BPKP yang belum tuntas. Dewan harus menindaklanjutinya. Panggil itu BPKP dan pertanyakan hasil auditnya sampai ke tingkat mana. Dewan kan punya hak, gunakan hak itu untuk pertanyakan lembaga hukum. Kita tidak boleh berdamai dengan ketidakadilan," jelasnya.

Pieris menjelaskan, aparat kepolisian dan kejaksaan sulit dipercaya.Yang harus mengawal ini, yakni pers dan LSM. Kalau ini dikawal dengan baik tentu masalah korupsi akan tuntas.

Meski demikian, kata Pieris, dalam penegakan hukum asas praduga tak bersalah menjadi faktor utama. Tapi tentu mekanisme pengawasan, baik judikatif, eksekutif maupun legislatif harus ditunjukan agar public tahu sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan. "Saya menduga dalam pelaksanaan penegakan hukum di republic ini khususnya Maluku prkatek suap sering terjadi. Itu realita, nah harus ada komitmen yang tinggi oleh aperatur penegak hukum," pungkasnya. (G02)